Pilkada dan Karakter Pekalongan

Bursa calon kepala daerah (bupati) Kabupaten Pekalongan mulai rame dibicarakan semua lapisan masyarakat, dari petani hingga para pejabat daerah. Pemilihan umum tinggal menghitung beberapa bulan lagi, sepanduk yang mempertontonkan figur-figur calon Bupati dan Wakilnya terpampang disetiap sudut jalan. Hiruk pikuk politik mulai terasa hingga tingkatan desa, para calon pemimpin daerah sedang gencar-gencarnya melakukan pendekatan-pendekatan untuk mendulang suara. cara-cara yang mereka pakai pun masih terbilang konvensional, yakni memakai jasa lembaga survei untuk memetakan kekuatan masa dan penggerahan tim sukses dari orang-orang partai ataupun non-partai sebagai tokoh terselubung pembawa misi politik (seorang nama calon). Lebih ironis lagi, calon independen yang diharapkan menjadi contoh perpolitikan modern, justru mengawalinya dengan cara-cara yang tidak elegan. Dari sekian calon yang lolos verifikasi KPU Daerah, tidak ada satu pun nama yang benar-benar membangun karakter dari tingkatan bawah. Kita sebagai rakyat patut untuk mempertanyakan kadar integritas dari para calon-calon tersebut.

Untungnya politik pencitraan belum nampak pada pemilu kali ini, barangkali sudah diperhitungkan oleh para politikus pengusung pasangan calon bupati. Nama-nama lama masih ambil bagian dalam pemilu periode ini, mudah-mudahan masyarakat belum kehilangan akal sehatnya saat pemilihan tiba. Pasalnya nama-nama lama yang sekarang ikut mencalonkan diri belumlah memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kabupaten Pekalongan. Barangkali tidak perlu muluk-muluk untuk menuntut sebuah kesejahteraan kepada para calon pemimpin tersebut, sepertinya menuntut "pembangunan karakter" masyarakat yang sesuai dengan lokalitas Pekalongan cukup realistis. Mengingat dalam kurun waktu yang lama Pekalongan tidak mampu tampil dikancah nasional bahkan internasional, pasalnya tidak ada sesuatu yang "wah..." dari kabupaten Pekalongan. Berbicara Batik,..? berbicara wisata,...berbicara kemajuan tingkat ekonomi warga,..?..berbicara tingkat pendidikan,..? ah,...sepertinya tidak ada yang digarap secara serius oleh pemerintah. entah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah yang lalu-lalu, potensi lokal yang seharusnya digarap secara serius tidak pernah muncul untuk mengangkat nama Pekalongan sebagai daerah yang berkarakter, yang mampu dijadikan contoh bagi kota-kota lainnnya.

Read more »

"Korupsi dan Perang Dingin Penegak Hukum di Indonesia"

Sebuah Persoalan

Satu bulan terakhir ini, masyarakat disuguhkan pada kenyataan akan lemahnya penegakan hukum terutama yang terkait dengan kasus korupsi. Jaksa Agung, Kepolisian, dan KPK yang menjadi tulang pungung penegakan hukum, saat ini justru sedang mengalami disharmonisasi. Akibatnya, beberapa kasus yang terkait dugaan korupsi tersendat dan lamban dalam penyelesaian proses hukumnya. Bukan hanya itu, rasa kepercayaan publik terhadap keseriusan penegakan hukum di Indonesia juga dipertaruhkan. Karena kepecayaan publik semakin terusik melihat adanya keterlibatan oknum yang berkepentingan untuk pengaturan perkara dalam peradilan. Bagaimanapun sangat disayangkan jika ternyata hukum di Indonesia masih bisa diperjual-belikan oleh harta dan kekuasaan, setelah sekian lama diharapkan oleh seluruh masyarakat sebagai alat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, adil dan demokratis.
Penegakan hukum pada hakekatnya harus selalu sejalan dengan tujuan menciptakan keadilan, akan tetapi substansi dari hukum yang saat ini diterapkan sepertinya masih jauh dari kesan menciptakan keadilan. Dan seakan-akan hukum yang adil itu hanya ada dalam retorika politik orang yang berkuasa saja, tidak pernah termanifestasikan dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesungguhnya. Institusi penegak hukum yang ada saat ini dapat dikatakan belum mencerminkan niat untuk mewujudkan harapan-harapan itu, terlebih jika semua institusi penegak hukum masih mudah dibajak oleh oknum berduit dan dekat dengan kepentingan kelompok berkuasa.
Kejaksaan dan Kepolisian merupakan representasi dari alat negara dalam hal penegakan hukum dan menjadi sebuah keharusan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi kehidupan bernegara dengan menitik-beratkan pada penegakan hukum sesuai koridor hukum yang berlaku. Kedua instiusi ini juga harus steril dari berbagai macam kepentingan termasuk lembaga eksekutif (presiden) sekalipun, karena Kejaksaan dan Kepolisian memiliki kewenangan untuk kontrol dan sekaligus eksekutor penegakan hukum di Indonesia. Demikan halnya dengan KPK, dimana KPK sebagai institusi penyempurna yang secara khusus diciptakan untuk membantu pemberantasan berbagai macam bentuk penyelewengan uang negara, juga memiliki wewenang untuk menyelidiki dan menindak secara hukum bagi para koruptor.

Read more »